Analisis Kontra vs Pro PLTN

Perbedaan pandangan dan sikap BATAN-pemerintah Vs Kelompok Anti-PLTN dalam proses sosialisasi PLTN – (versi a: pointers)
SUBJECT	batan & PEmerintah	anti-pltn
Sumber ENeRGI	Indonesia krisis sumber energi [1]	Indonesia krisis managemen energi [1]
Harga Listrik per KwH	Harga output listrik sangat murah [2]	Harga output listrik lebih mahal [2]
Bahan Uranium	Indonesia memiliki potensi cadangan Uranium [3]	Data potensi cadangan Uranium Indonesia kecil dan tidak valid (kurun 1966-1994) [3]
	Cadangan U dunia cukup besar [4]	Indonesia akan bergantung pada asing [4]
Keamanan teknologi	Teknologi PLTN sangat aman [5]	Teknologi PLTN sangat berbahaya [5]
Sikap terhadap pltn	Yang menolak PLTN tidak paham manfaat [6]	Yang menerima PLTN tidak paham risiko [6]
PROYEK Pembangunan	Akan dibiayai investor/operator LN [7]	Negara & rakyat akan ikut menanggung biaya [7]
	Proyek listrik berinvestasi besar [8]	Proyek bisnis berkomisi besar [8]
KEAHLIAN & Pengalaman	Indonesia memiliki ahli nuklir [9]	Indonesia tidak memiliki ahli PLTN
	Indonesia memiliki pengalaman 30 tahun menangani pembangkit reaktor Serpong (reaktor G.A. Siwabessy), Jogjakarta (reaktor Kartini), dan Bandung () [10]	Indonesia tidak punya pengalaman menangani pembangkit PLTN. Reaktor Serpong, Jogja dan Bandung adalah pembangkit skala riset
LIMBAH PLTN	Limbah akan dikelola kontraktor [11]	Limbah akan dilimpahkan ke negara tempat didirikan PLTN [9]
	Usia limbah PLTN 24 ribu tahun, akan disimpan di bawah tanah dengan bangunan beton yang sangat kuat [12]	Usia bangunan paling optimal hanya s.d 50 tahun [10]
	Ada teknologi yang bisa memperpendek usia limbah (rubiatron) [13]	Pemendekan usia limbah oleh teknologi tidak menghilangkan faktor kebahayaan[11]
	Output emisi karbon sangat bersih [14]	Output emisi karbon langsung relatif bersih
Performa Bangsa	Penggunaan PLTN merupakan indikator kemajuan bangsa [15]	Penggunaan PLTN merupakan indikator kemunduran bangsa [12]
Trend penggunaan PLTN	Negara-negara maju mulai beralih ke PLTN karena menipisnya cadangan dan mahalnya harga energi primer [16]	Negara-negara maju mulai beralih ke EBT karena menipisnya cadangan dan mahalnya harga energi primer [13]
Kategori Energi	Memasukkan PLTN sebagai kategori EBT: Perpres 5/2006 pasal 2 [17]	Kesepakatan internasional PLTN bukan kategori EBT: [14]
TAPAK PLTN	Secara geologi daerah tapak di Semenanjung Muria sangat aman [18]	Secara geologi daerah tapak di Semenanjung Muria sangat berbahaya, merupakan daerah patahan yang rawan gempa [15]
Sosialisasi PLTN	Metode: Top – down (struktur hierarkis) [19]	Metode: Top – down & Bottom – up (knowledge hierarkis) [16]
	Target audience: elit masyarakat & tokoh formal [20]	Target audience: elit & masyarakat bawah, formal dan non formal [17]
	Materi: (1) berisi hal-hal positif tentang PLTN, (2) Mencampurkan antara nuklir sebagai iradiasi isotop dengan pembangkit/daya [21]	Materi: (1) berisi hal-hal positif dan negatif PLTN, (2) Membedakan antara nuklir sebagai iradiasi isotop dengan pembangkit/daya [18]
	Biaya: bersumber dari negara (APBN – Rp. 5 M) dan dari investor/operator PLTN Korsel (KOICA) dan Jepang (Jetro) – Rp. 2,5 M [22]	Biaya: bersumber dari masyarakat lokal
	Memasukkan kunjungan anggota DPR, tokoh masy. Jepara, dll. ke instalasi nuklir di Korsel dan Jepang dalam program sosialisasi	(1) Program kunjungan studi banding tidak boleh mengambil anggaran sosialisasi. Kesalahan peruntukan anggaran bisa dikategorikan korupsi. (2) Keikutsertaan anggota DPR dlm program Batan mengingkari fungsi keterwakilan rakyat.
DUKUNGAN	Didukung oleh lembaga pemerintah (Kementerian Ristek – Kuka, ESDM, Lemhanas: Muladi, Pemkab Jepara – Bupati Hendro Martoyo, beberapa kepala desa di Jepara), Anggota DPR (Ketua Komisi VII Agusman Effendi (FPG), Tjatur Sapto Edy (PAN), Zainuddin Amali (FPG), Zulkieflimansyah (PKS), M Najib (FPAN), dan Tamam Achda (FPPP), perguruan tinggi (UNDIP, ITB), LSM (Pemuda Pancasila, ), pengusaha (investor/kontraktor PLTN luar negeri), media (Gatra, Bisnis Indonesia), seniman (Dewi Yul – iklan PLTN), Tokoh Agama (Hasyim Muzadi (Ketua NU) KH Muhsin Ali (Desa Bugel, Kecamatan Kedung), KH Nafiudin Hamdan (asal Welahan)),	Didukung oleh masyarakat (masyarakat di PARAKU (Pati, Jepara, dan Kudus), buruh rokok dan meubel, petani), perguruan tinggi (UNIKA Sugiyopranoto, YP UMK Kudus, STF Dyarkara), LSM dan Ormas (MAREM, Walhi, GP, PMB, Keraton, Listhia, Yayasan Percik, Lempung, Lemper, ATMA Pati, Geton, PCNU Jepara,PMII Jepara, IPNU/IPPNU Jepara, Fatayat dan Muslimat NU Pati, GP Anshor Jepara, Demak dan pusat, Garda Muria, YPL, Lakpesdam NU, GITJ, PGMW IV, GKMI, Yayasan Cermin, KTNA, HKTI, SPSI Kudus), mahasiswa (asosiasi BEM se Jateng, tidak termasuk BEM UNDIP, BEM Waso, BEM STAIN Kudus, BEM UMK Kudus, LMND Kudus), rohaniawan (Kiyai, romo, pendeta, biksu), pengusaha (APINDO Kudus, Asosiasi Makanan minuman Kudus, PHRI Jepara), Seniman (Emha Ainun Najib, Frangky S, Shahnaz haq, Geng Kobra, Sampak GusUran, group band Indie Kudus), media (Suara Merdeka, Radar Kudus Jawa Pos Group, Kompas, Tempo), Parpol dan Dewan (PKB, DPRR Kudus, anggota DPR RI Dapil Demak-Jepara-Kudus)
Disusun MAREM, Desember 2008, disarikan dari berbagai sumber

Perbedaan pandangan dan sikap BATAN-pemerintah Vs Kelompok Anti-PLTN dalam proses sosialisasi PLTN – (versi b: eksplanasi) belum selesai
SUBJECT	batan & PEmerintah	anti-pltn
Sumber ENeRGI	[1] Indonesia krisis sumber energi: Terjadi disparitas antara data cadangan energi, produksi dan konsumsi (kl 7%). Dalam beberapa puluh tahun Indonesia akan alami krisis sumber energi. Pembangkit2 bersumber energi primer akan berhenti operasi. Diperlukan pembangkit PLTN dengan sumber energi Uranium	[1] Indonesia krisis managemen energi: (a) Ekspor sumber energi (batu bara & gas) melebihi konsumsi dalam negeri, (b) Indonesia telah membangun ketahanan energi negara lain daripada ketahanan dalam negeri, (c) program efisiensi energi pemerintah (sisi hilir) sejak 1981, gagal, (d) Target dan program EBT tidak progresif – Perpres 5/2006), (e) pengelolaan sumber energi diserahkan ke swasta, (f) pengelola bisnis energi – PLN & Pertamina – tidak profit, bahkan cenderung rugi
Harga Listrik per KwH	[2] Harga output listrik lebih murah:	[2] Harga output listrik lebih mahal: (a.1) standar parameter biaya investasi tergantung model reaktor (a.2) faktor2 yang memengaruhi perubahan asumsi investasi sangat kompleks, (b) biaya penanganan limbah dan recovery atas risiko radiasi harus dimasukkan sebagai komponen ongkos produksi.
Bahan Uranium	[3] Indonesia memiliki potensi cadangan Uranium:	[3] Data potensi cadangan Uranium Indonesia tidak valid:
	[4] Cadangan U dunia cukup besar:	[4] Indonesia akan bergantung pada asing:
Keamanan teknologi	[5] Teknologi PLTN sangat aman:	[5] Teknologi PLTN sangat berbahaya:
Sikap terhadap pltn	[6] Yang menolak PLTN tidak paham manfaat:	[5] Yang menerima PLTN tidak paham risiko:
PROYEK Pembangunan	[7] Akan dibiayai investor/operator LN:	[7] Negara akan ikut menanggung biaya:
	[8] Proyek listrik berinvestasi besar:	[8] Proyek bisnis berkomisi besar:
KEAHLIAN & Pengalaman	[9] Indonesia memiliki ahli nuklir:	Indonesia tidak memiliki ahli PLTN
	[10] Indonesia memiliki pengalaman menangani pembangkit reaktor Serpong (reaktor G.A. Siwabessy) dan Jogjakarta (reaktor Kartini):	Indonesia tidak punya pengalaman menangani pembangkit PLTN. PLTN Serpong dan Jogja adalah pembangkit kecil skala riset
LIMBAH PLTN	[11] Limbah akan dikelola kontraktor:	[9] Limbah akan dilimpahkan ke negara tempat didirikan PLTN:
	[12] Usia limbah PLTN 24 ribu tahun, akan disimpan di bawah tanah dengan bangunan beton yang sangat kuat:	[10] Usia bangunan sekuat apapun paling optimal hanya s.d 50 tahun:
	[13] Ada teknologi (?) yang bisa memperpendek usia limbah:	Pemendekan usia limbah oleh teknologi tidak signifikan memendekkan usia yang 24 ribu tahun, dan sama sekali tidak menghilangkan faktor kebahayaan
	[14] Output pembakaran energi bersih:	Output pembakaran energi bersih
Performa Bangsa	[15] Penggunaan PLTN merupakan indikator dan ciri bangsa yang maju	[11] Penggunaan PLTN merupakan indikator kemunduran suatu bangsa: (a) Indonesia kaya akan sumber energi, termasuk EBT (b) bangsa menjadi tidak mandiri, karena akan bergantung pada sumber energi negara lain
Trend penggunaan PLTN	[16] Negara-negara maju mulai beralih ke PLTN karena menipisnya cadangan dan mahalnya harga energi primer	[12] Negara-negara maju mulai beralih ke EBT karena menipisnya cadangan dan mahalnya harga energi primer: setelah krisis minyak 1973 banyak negara yang sepi sumber energi beralih ke PLTN, tapi setelah tahun 2000 banyak negara beralih ke EBT, misalnya Jerman dengan tenaga angin, Brazil dan USA (bioetanol), Eropa (biodiesel)
Kategori Energi	[17] Memasukkan PLTN sebagai kategori EBT: (a) Perpres 5/2006 pasal 2, (b)	[13] Kesepakatan internasional bahwa PLTN bukan termasuk kategori EBT: (a) definisi terbarukan mengacu pada kemampuan perbaruan energi dalam waktu cepat (lihat Wikipedia Indonesia: Energi Terbarukan)
TAPAK PLTN	[18] Secara geologi daerah tapak di Semenanjung Muria sangat aman	[14] Secara geologi daerah tapak di Semenanjung Muria sangat berbahaya: (a) riset lembaga geologi Kementerian ESDM (b) suvey verifikasi team MAREM menemukan 7 indikator dari 9 indikator daerah patahan di Gunung Muria wilayah Kudus & Jepara, 2007 – Laporan Radar Kudus Jawa Pos …… )
Sosialisasi PLTN	[19] Metode: Top – down:	[15] Metode: Top – down & Bottom – up:
	[20] Target audie nce: elit masyarakat & tokoh formal:	[16] Target audience: elit & masyarakat bawah, formal dan non formal:
	[21] Materi: (1) berisi hal-hal positif tentang PLTN, (2) Mencampurkan antara nuklir sebagai radio isotop dengan pembangkit/daya:	[17] Materi: (1) berisi hal-hal positif dan negatif PLTN, (2) Membedakan antara nuklir sebagai radio isotop dengan pembangkit/daya:
	[22] Biaya: bersumber dari negara (APBN) dan (diduga) dari investor/operator PLTN luar negeri: (meminta jaringan kita menghubungi DPR RI komisi anggaran)	Biaya: bersumber dari masyarakat
Disusun MAREM, Desember 2008, disarikan dari berbagai sumber